Sebagai salah satu provinsi yang berada pada wilayah perbatasan, Kepulauan Riau (Kepri) termasuk salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dari Badan Nasional Pengelolaan Pembatasan (BNPP). Dalam rencana BNPP, kabupaten/kota Natuna khususnya kecamatan pulau Laut sebagai salah wilayah perbatasan akan mendapatkan dana sebesar RP 170 miliar pada 2012 mendatang.
“Menurut rencana kita akan salurkan dana sebesar Rp 170 miliar untuk tangani masalah kelautan di kecamatan pulau Laut tahun 2012 mendatang,” ungkap anggota DPD wilayah pemilihan Kepri, Hardi Selamat Hood, Rabu (13/4).
Hardi juga menjelaskan bahwa, selain dibunakan untukmengadakan bimbingan teknis bagi masyarakat di wilayah tersebut, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengadaan armada laut guna menangani masalah kelautan yang sering terjadi di wilayah perbatasan belakangan ini.
Rencana tersebut dibenarkan oleh sekretaris Komisi I DPRD Kepri, Surya Makmur. Namun, Surya sendiri tidak mengatakan peru ntukan dana tersebut hanya untuk Natuna. Dia hanya mengatakan bahwa Kepri memiliki 19 wilayah perbatasan.
“Untuk 2012 Kepri dapat dana sebesar Rp170 miliar untuk wilayah perbatasan. Kepri memiliki 19 wilayah perbatasan,” ungkap Surya.
Menurut Surya, berdasarkan Perm endagri No 2 tahun 2011 dan undang-undang No 43 tahun 2008 tentang wilayah Negara, setiap darah diamanhkan untuk membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD). Tujuan dari BPPD ini adalah melakukan percepatan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dan menjaga kedalautan Negara Kesatuan Republik Ind onesia .
Namun, munculnya undang-undang dan Permendagri tersebut menyisakan sebuah pekerjaan rumah bagi anggota dewan dan pemerintah provinsi Kepri. Pasalnya, Kepri sendiri belum membentuk BPPD. Menurut Surya, BPPD hendaknya segera dibentuk sehingga bisa menangani masalah perbatasan sekaligus mengatur dana yang dikucurkan untuk tujuan tersebut.
“Rencananya 2012 ini akan dikucurkan dana dari BNPP sebesarnya Rp 5,6 triliun. Saya berharap DPRD dan Pemprov bisa cepat membentuk Perda tentang perbatasan dan membentuk BPPD agar bisa mengantisipasi kucuran dana itu,” terang Surya kepada wartawan.
sumber tribunnews